I  

INFO PENTING

Home | Bidang Perencanaan Pengadaan Pengolahan Data & SI

LIPUTAN - Studi Banding BKD Kab. Kediri Tentang Manajemen Tenaga Non-PNS

Senin, 29 Juli 2019 - 08:32:31 WIB
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Bidang Perencanaan Pengadaan Pengolahan Data & SI - Dibaca: 468 kali

Jumat, 26 Juli 2019 – Hari ini, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur kedatangan tamu istimewa dari Kediri. Tim Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kediri­ ini tiba di tempat pada pukul 09:00 WIB dan disambut langsung oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengadaan, Pengolahan Data dan Sistem Informasi (P3DASI), Hasyim Asyhari dan juga Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Formasi, Danar Andriyanto serta Kepala Sub Bidang Pengadaan ASN, Anie Susi Lestari.

Agenda dari BKD Kabupaten Kediri ini adalah untuk melakukan studi banding tentang manajemen tenaga non-PNS. Beberapa poin yang diangkat oleh mereka adalah tentang usulan pengangkatan dan proses perekrutan, pendataan serta pengolahan data, kesejahteraan serta peningkatan kapasitas dan evaluasi serta pengawasan dan pengendaliannya.

Dikumpulkan di ruang rapat bidang P3DASI, Hasyim menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para tamu ini melalui cara perbandingan dengan apa yang sudah dilakukan oleh BKD Provinsi Jawa Timur. Salah satunya dengan menjelaskan bahwa mengapa Provinsi Jawa Timur belum mengadakan PPPK Tahap 1.

“Eks THK-2 saat ini sudah bekerja di instansi Pemprov, namun sebelumnya mereka adalah tenaga dari Kab/Kota sehingga susah melakukan validasi data,” jelasnya kepada tim BKD Kabupaten Kediri yang datang dengan lima orang tersebut.

Hasyim pun menjelaskan bahwa pengangkatan PTT-PK adalah berdasarkan kebutuhan pegawai, dikarenakan jumlah pegawai pensiun yang jumlahnya cukup besar dan kondisi moratorium untuk rekrutmen CPNS hingga tahun 2019.

Bagi Kepala Bidang ini, pemenuhan pegawai adalah hal penting bagi Jawa Timur, karena tanpa adanya pegawai yang mengganti pegawai pensiun, produktivitas Jawa Timur utamanya di bidang pendidikan dan kesehatan pasti akan menurun.

“Setelah mendapat pegawai pun, juga harus segera dilakukan validasi data yang bisa berujung pada jaminan kesejahteraan pegawai tersebut,” tukasnya sebagai penutup pada acara studi banding yang berakhir pada pukul 11:30 WIB ini. (ath)