I  

INFO PENTING

Home | Profil
Diposting tanggal: 31 Mei 2010 - Dibaca: 74746 kali

Alamat : Jl. Jemur Andayani 1 Surabaya
Email : bkdjatim@gmail.com
Telp. 031 8477551 Fax 031 8477404


Kedudukan, tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur berdasarkan:

  1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 3 Seri D)
  2. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Sekratariat, Bidang, Subbagian dan Subbidang Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur
  3. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur.

Dalam pelaksanaannya, kedudukan Badan Kepegawaian Daerah sebagai unsur pendukung Gubernur harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yaitu melaksanakan penyelenggaraan manajemen kepegawaian di daerah, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, dengan fungsi antara lain:

  1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang kepegawaian;
  2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian;
  3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian;
  4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian;
  5. Pelaksanaan administrasi badan di bidang kepegawaian; dan
  6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur terdiri atas:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat;
3. BIDANG PERENCANAAN, PENGADAAN, PENGOLAHAN DATA DAN SISTEM INFORMASI;
4. BIDANG PEMBINAAN, KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM APARATUR SIPIL NEGARA;
5. BIDANG MUTASI;
6. BIDANG PENGEMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.