"Awal mula terjadinya benturan kepentingan adalah dimulai dari self-interest. Ketika ketertarikan itu menguntungkan diri sendiri atau orang lain, kemudian kita cenderung menyalahgunakan wewenang yang dimiliki dan memengaruhi kebijakan yang tidak netral”, tegas Irawati, Spesialis Koordinasi dan Supervisi KPK-RI.

Potongan narasi tersebut diucapkan oleh Irawati saat menjadi narasumber dalam giat yang diadakan oleh BKD Jatim, dengan tema Sosialisasi Benturan Kepentingan dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Manajemen ASN di Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Dalam kesempatan yang sama, Ninik Setiasih, S.H, M.H, selaku Kepala Bidang Pengawasan Kesejahteraan dan Perlindungan Hukum (PKPH) BKD Jatim juga mengungkapkan dengan mengetahui penyebab konflik kepentingan maka pedoman penanganan benturan kepentingan dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih, integritas terjaga dan budaya kerja yang mencegah terjadinya kerugian keuangan daerah.

Giat yang dilaksanakan secara daring via Zoom ini diikuti oleh 450 peserta, terdiri dari perwakilan Perangkat Daerah, UPT, Cabdin dan Kabupaten/Kota se-Jawa Timur pada Selasa (4/10). Untuk materi dapat diunduh pada link di bawah ini :

Link Materi : Sosialisasi Benturan Kepentingan dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Manajemen ASN di Pemerintah Provinsi Jawa Timur