Merujuk pada ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan berdasarkan kebutuhan dan jenis jabatan. Dalam hal pelaksanaan manajemen kepegawaian bagi jabatan fungsional pranata hubungan masyarakat perlu dilakukan penghitungan yang untuk selanjutnya diusulkan rekomendasi formasi pada instansi pembina. Sehubungan hal tersebut dimohon kepada seluruh perangkat daerah menghitung kebutuhan formasi dan menyampaikan data eksisting pemangku jabatan fungsional Pranata Hubungan Masyarakat.

Surat dinas dapat diunduh dibawah ini.