Surabaya, 22 November 2018 – Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah memasuki masa pertengahan. Para peserta kini tinggal menunggu hasil Seleksi Kompetensi Dasar untuk melihat apakah ia lanjut ke tes selanjutnya –Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)-.

Selama perencanaan formasi hingga pelaksanaan SKD tentu ada berbagai hal yang bisa dievaluasi, salah satunya adalah tahapan pengisian aplikasi e-Formasi yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Oleh sebab itulah, bidang Perencanaan, Pengadaan, Pengolahan Data dan Sistem Informasi (P3DASI) melaksanakan acara Evaluasi Pengisian Aplikasi e-Formasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018.

Hasil kegiatan ini menjadi acuan bagi penentuan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 2019. Acara ini dihadiri oleh lebih dari 100 peserta dari 55 OPD di Jawa Timur. Dihadiri langsung oleh Kepala Bidang P3DASI, Hasyim Asyhari, Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Formasi, Danar Andriyanto, dan Kepala Sub Bidang Pengadaan, Anie Susi Lestari.

Berlangsung pada pukul 09:00 WIB, rapat teknis ini menekankan pada evaluasi pengisian yang sudah dilakukan oleh para OPD dalam mengajukan kebutuhan PNS tahun 2018. Di dalamnya juga termasuk pembahasan mengenai kualifikasi pendidikan yang sebaiknya ditinjau ulang sebelum ditentukan dan dientrykan pada aplikasi e-Formasi.

Kali ini juga dibeberkan mengenai data PNS yang pensiun selama tahun 2018. Kekurangan pegawai yang nantinya akan dipenuhi melalui rekrutmen CPNS 2018 dengan menganut prinsip zero growth atau antara yang pensiun dan yang masuk jumlahnya sama. Dikatakan oleh Hasyim, bahwa pada setiap tahunnya kira-kira akan ada sekitar 2000 PNS yang pensiun. Sehingga, dengan jumlah 50. 279 PNS saat ini, kira-kira tahun depan bisa jadi akan berkurang menjadi sekitar 48 ribu-an saja. Hal ini juga menjadi tantangan tersendiri, karena BKD juga diharapkan untuk bisa memenuhi kebutuhan tersebut agar zero growth bisa direalisasikan.

Acara ini juga membahas mengapa kebutuhan formasi jabatan administrasi dalam jabatan pelaksana banyak yang gugur atau tidak disetujui oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Rupanya, hal ini disebabkan oleh prosentase jabatan administrasi yang jumlahnya mencapai lebih dari 70% yaitu pada jabatan pelaksana. Sehingga, usulan CPNS diprioritaskan untuk jabatan teknis yang mendukung core business organisasi.

Dengan adanya evaluasi ini, diharapkan pada ke depannya akan ada skala prioritas saat menetapkan kebutuhan PNS untuk tahun berikutnya. “Frame antara BKD dan OPD harus sama, ketika bicara soal kebutuhan pegawai di tahun 2019, 2020 dan seterusnya hendaknya bisa memilah dan memilih mana jabatan yang masuk kategori utama dan prioritas dan mana yang tidak,“ kata Hasyim.

Selain itu, acara ini juga membahas tentang perjalanan Jawa Timur pada tahun 2020 untuk menjadi provinsi dengan World Class Bureaucracy atau Birokrasi Kelas Dunia. Sehingga, perencanaan ini kemudian juga diharapkan untuk bisa dibuat dengan membayangkan kehidupan 10 tahun ke depan dalam dunia kepegawaian. Materi evaluasi hari ini bisa diunduh dalam tautan di bawah ini.