Surabaya, 30 September 2019- Pada hari Kamis dan Jumat, tanggal 26-27 September 2019, bidang P3DASI bekerja sama dengan bidang PKPH BKD Provinsi Jawa Timur mengadakan giat Rapat Evaluasi dan Validasi Data ASN di lingkungan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Acara yang merupakan sinergi dari dua bidang ini menitik beratkan pada validasi data ASN, pemetaan, dan rencana revisi Pergub 126/2019 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Provinsi Jawa Timur. Dalam sambutannya, kepala bidang P3DASI, Hasyim Asyhari, S.Sos., M.Si. menjelaskan bahwa validasi data dan pemetaan ini sangat diperlukan, terlebih bagi instansi yang ingin melakukan inpassing. Batas akhir inpassing sendiri memang masih tahun 2021, namun batas akhir pengusulannya adalah Oktober 2020. Sehingga, Hasyim mengharapkan bahwa OPD benar-benar melengkapi data di dalam e-Master dengan sebenar-benarnya, juga melakukan pemetaan yang sesuai dengan kondisi sekarang.

“Jangan sampai ada lagi dokumen aneh-aneh atau salah yang diunggah di Master,” ucap Hasyim. Dirinya pun menambahkan bahwa validitas data ini akan menjadi dasar bagi BKD untuk mengambil keputusan. Sehingga, ketika datanya tidak valid tentunya akan menjadi hambatan.

Beliau pun menekankan bahwa kebutuhan formasi jabatan fungsional harus disusun secara berjenjang, tidak dihitung dengan ilmu kira-kira. Diharapkan, OPD yang sudah mengetahui cara pengajuan formasi juga mengajarkan kepada UPT-UPTnya untuk bisa melakukan hal yang sama.

Selain tentang validitas data, Hasyim juga memberikan kabar baik bagi para peserta, pasalnya, BKD Provinsi Jawa Timur kembali meraih penghargaan di BKN Awards. Kali ini, penghargaan yang diterima adalah dari kategori Perencanaan Kebutuhan, Pelayanan Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun Tingkat Provinsi.

Di hari kedua acara ini, Kepala Bidang PKPH ASN, Kombong Pasulu, S.H., M.M. menjabarkan tentang rencana revisi Pergub 126/2019 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Provinsi Jawa Timur. Materi yang difokuskan dalam forum diskusi ini disambut antusias oleh para OPD yang hadir. Adapun resume sekaligus konklusi yang hasilkan adalah :

1. Penilaian Perilaku Kerja rencana dilakukan dan dibreakdown per bulan;
2. Terkait cuti, sakit menahun, dll perlu diatur lebih rigid karena cuti tidak menghasilkan kinerja;
3. Penataan beban kerja harus diatur ulang, implikasinya pada Standarisasi uraian tugas (Urgent);
4. Perhitungan/rumusan FES akan segera disiapkan aplikasi oleh team. Utk memudahkan utk menghitung bobot jabatan ASN;
5. Untuk mengefektifkan tingkat kedisiplinan maka di dalam perubahan pergub tsb akan diberlakukan finger setiap hari sampai 3x. (ath/dns)

Materi acara dapat diunduh dalam tautan ini: https://drive.google.com/drive/folders/1xJlafQjGPef9g1syDVjDfddsaOB70D0c