Surabaya, 03 Oktober 2019 – Setelah mendapatkan BKN Award dalam kategori Perencanaan Kebutuhan, Pelayanan Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun Tingkat Provinsi, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur mendapatkan beberapa tamu dari luar yang berniat melakukan studi banding atau benchmarking. Bahkan, ada juga yang datang dari luar pulau, seperti yang dilakukan oleh Provinsi Kalimanta Utara kemarin (Selasa, 02 Oktober 2019).

Tujuan datangnya para ASN dari Kalimantan Utara ini adalah untuk melihat implementasi sistem merit dan manajemen kinerja PNS yang ada di Provinsi Jawa Timur. Dipimpin oleh Kepala Bidang P3DASI dan Plt. Kepala Bidang Pengembangan, Hasyim Asyhari, S.Sos., M.Si., benchmarking ini dilakukan mulai pukul 08:00 WIB hingga 13:00 WIB.

Dalam acara ini juga dibahas tentang aplikasi e-Master, mengenai fungsinya sebagai pelayan, analis, dan juga penyaji data terkait kebutuhan pegawai. Hasyim berpendapat bahwa ASN harus bertanggung jawab dengan dirinya sendiri, utamanya soal data-data yang diunggah di aplikasi tersebut, “Jangan hanya mengandalkan Pengelola Kepegawaian, karena kita (ASN) bisa memperbaharui sendiri data kita karena inilah bukti dari transformasi era digital. Kecuali memang ASN tersebut kurang paham mengenai gawai, bisa dibantu sepenuhnya oleh pengelola agar tidak salah mengunggah,” tukasnya.

Soal sistem merit, Hasyim mengungkapkan bahwa semua pegawai di Pemprov Jawa Timur mempunyai jabatan, sehingga dasar pemberian TPP-nya jelas. Di Badan Kepegawaian Daerah sendiri, terdapat 10 asesor yang bekerja demi pelaksanaan seleksi dan promosi. Pembentukan peraturan pun sangat diperlukan bagi Hasyim, “Untuk membangun sistem yang baik, harus dibentuk peraturan dalam pembangunan sistem tersebut.”

Selain itu, dibahas pula mengenai manajemen karir, di mana di Provinsi Jawa Timur, semua jabatan administrator dan jabatan pengawas bisa dipetakan karirnya setelah dilakukan uji kompetensi.

Acara ini ditutup dengan foto bersama dan penyerahan cendera mata dari Kalimantan Utara kepada Jawa Timur di dalam ruang rapat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur. (ath/dns)